NADEREXPLORE08.ORG – Masa Orde Baru: Kebijakan Politik dan Dampaknya Masa Orde Baru di Indonesia dimulai pada tahun 1966, setelah Presiden Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno melalui Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret). Soeharto kemudian menjabat sebagai Presiden Indonesia hingga 1998, memimpin selama lebih dari tiga dekade. Era ini dikenal dengan kebijakan politik yang sangat terpusat, otoriter, dan berfokus pada pembangunan ekonomi. Selama masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami banyak perubahan, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun sosial.
Kebijakan Politik Orde Baru
Salah satu kebijakan utama yang diterapkan oleh Orde Baru adalah stabilitas politik. Setelah masa Orde Lama yang penuh ketidakpastian dan ketegangan, pemerintah Orde Baru berusaha keras untuk memulihkan kestabilan dengan cara mengkonsolidasikan kekuasaan. Soeharto membentuk Golkar (Golongan Karya) sebagai partai politik utama yang mendominasi perpolitikan Indonesia. Partai-partai politik lainnya dikelompokkan dalam koalisi yang sangat terbatas, dan suara mereka sering kali tidak terlalu signifikan. Sistem politik yang diterapkan pada masa itu adalah Demokrasi Pancasila, yang pada prakteknya lebih berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat kekuasaan pemerintahan daripada sebagai sistem demokrasi yang bebas.
Militerisasi politik juga merupakan kebijakan dominan pada masa Orde Baru. Banyak pejabat tinggi pemerintah berasal dari kalangan militer, dan militer memainkan peran besar dalam pengambilan keputusan politik serta kebijakan ekonomi. Soeharto, yang berasal dari latar belakang militer, menganggap bahwa kekuatan militer diperlukan untuk menjaga ketertiban dan stabilitas negara. Hal ini berujung pada pengaruh yang sangat kuat dari militer dalam kehidupan politik dan kebijakan negara.
Dampak dari Kebijakan Politik
1. Stabilitas Politik dan Ekonomi
Salah satu dampak positif yang paling terlihat dari kebijakan Orde Baru adalah terciptanya stabilitas politik yang langgeng. Pemerintah berhasil mengatasi gejolak politik yang terjadi pada masa Orde Lama, yang menyebabkan banyak ketidakpastian. Orde Baru mengendalikan negara dengan tangan besi, tetapi hal ini memungkinkan perekonomian Indonesia untuk berkembang.
2. Pengekangan Kebebasan Politik
Namun, meskipun stabilitas politik tercapai, kebijakan Orde Baru juga menciptakan dampak negatif berupa pengekangan kebebasan politik. Di bawah pemerintahan ini, kebebasan berbicara dan berekspresi sangat terbatas. Media massa dan organisasi sosial sering kali dikontrol atau dibungkam jika dianggap mengancam pemerintah. Partai politik oposisi dibatasi, dan kritik terhadap pemerintah sering kali ditanggapi dengan tindakan represif. Di banyak kasus, orang-orang yang mengkritik pemerintah atau berusaha mengorganisir perlawanan terhadap kebijakan Orde Baru menghadapi ancaman penangkapan atau bahkan kekerasan.
3. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi
Meskipun ada pertumbuhan ekonomi, kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi tetap menjadi masalah besar di Indonesia selama Orde Baru. Pembangunan yang terjadi cenderung menguntungkan segelintir orang yang memiliki akses langsung ke kekuasaan dan sumber daya, sementara banyak masyarakat tetap terpinggirkan. Pembangunan infrastruktur dan industri sering kali hanya menguntungkan kelompok elit dan pengusaha besar yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah.
4. Korupsi dan Ketidakadilan
Salah satu dampak negatif terbesar dari kebijakan Orde Baru adalah meningkatnya korupsi di berbagai sektor pemerintahan. Pemerintah Orde Baru sangat terpusat, yang memberi kesempatan bagi pejabat tinggi untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka. Korupsi merajalela di kalangan pejabat dan pengusaha, dan pengaruh politik digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Era Orde Baru
Masa Orde Baru adalah periode yang penuh dengan kontradiksi. Di satu sisi, pemerintah berhasil menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetapi di sisi lain, kebebasan politik dibatasi dan kesenjangan sosial semakin melebar. Kebijakan otoriter yang diterapkan selama Orde Baru berujung pada ketidakpuasan masyarakat, yang akhirnya memunculkan Reformasi 1998 yang menuntut perubahan drastis dalam struktur politik Indonesia.
